Detail Berita

     GudangEvent.com – UU No 8 Tahun 1992 tentang perfilman dirasa tidak sesuai lagi dengan ideologi bangsa Indonesia. Maka dari itu, komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indoensia (DPR RI) menetapkan bahwa UU Perfilman dinyatakan akan dicabut dengan segera. Di Gedung Walikota Batu Malang, Dihadiri Edi Rumboko beserta stafnya, Abdul Hamid selaku wakil komisi 10 DPR RI beserta para staf diantaranya, Dedi Sutomo (pemeran Panji Tengkorak), Qomar (palawak), Anwar Arifin pembuat buku Ilmu Komunikasi, dan 6 anggota lainnya, Redi Panuju staf Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) mengundang seluruh perwakilan dari Dewan Perfilman yang ada di Jawa Timur telah menyepakati bersama tentang Draft Uji Publik Perfilman (DUPP), Rabu (26/8).

     Salah satu Isinya menimbang, bahwa film yang sudah disahkan kini tidak sesuai lagi dengan perkembangan perfilman, tidak sesuai lagi sebagai sarana pencerdasan bangsa, pengembangan potensi diri, maupun pembinaan akhlak mulia dan menjadi alat penetrasi budaya sehingga perlu dijaga.

     “Sebelum menghadiri, rata-rata undangan mencari alasan agar DUPP tidak bisa disepakati bersama. Namun apa daya, dalam waktu 3 jam berunding DUPP yang dirancang dengan seksama hampir 99% tidak diubah. Karena dalam isi yang terkandung, DUPP memihak pro pada rakyat, pro daerah, subtansi yang terserap cukup mendalam. Hanya saja, huruf, titik maupun koma banyak diprotes para undangan.”, jelas Redi Panuju.

     Abdul Hamid juga menjelaskan, “semua merupakan inisiatif dari komisi 10 DPR RI, bahwa UU No 8 Tahun 1992 belum mampu memihak pada rakyat, banyak memiliki kelemahan, belum optimal pada pelaku usaha. Nanti DUPP kalau sudah diketuk, kami berharap dapat menumbuhkembangkan perfilman Indonesia. Kami juga akan segera membentuk badan sensor Indonesia di Surabaya yang telah ditentukan panitia bidang perfilman tentunya”, imbuhnya (red)